UN Sebagai Penjaminan Mutu

Sejatinya, setiap ujian, apalagi ujian nasional (UN) merupakan ajang pembuktian bahwa peserta didik mendapat pelayanan pendidikan, yang semestinya ia

Ikapi yang Kokoh dan Bermanfaat
Mengubur Tradisi Keguruan
Dorong Mutu Pendidikan, Perlu Revolusi Pembelajaran

Sejatinya, setiap ujian, apalagi ujian nasional (UN) merupakan ajang pembuktian bahwa peserta didik mendapat pelayanan pendidikan, yang semestinya ia terima sehingga mereka memiliki kemampuan yang dapat dibuktikan pada saat diuji. Kemampuan yang diujikan itu diperoleh anak melalui proses yang dirancang secara sadar dan terencana  oleh sebuah sistem, yang disebut dengan pendidikan. Tidaklah menjadi persoalan siapa yang mengujinya, yang penting alat yang digunakan valid, dan kita tidak boleh menguji kemampuan yang tidak pernah dipelajari.

Melalui logika sederhana ini dapat dipahami bahwa hakikat UN bukan untuk menjegal, mengagalkan, apalagi menyingkirkan anak dari dunia pendidikan, melainkan sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas dan komitmen penyelenggara pendidikan, serta untuk membuktikan bahwa sistem memang berjalan dengan baik. Itulah bentuk pertanggungjawaban instansi yang menaungi sistem itu.

Ketika UN ditiadakan, jajaran institusi penanggung jawab pendidikan adalah pihak yang paling ‘diuntungkan’, mereka terbebas dari pertanggungjawaban kepada masyarakat, di lain pihak, sekolah dengan bebas dan leluasa melepas peserta didik  dengan nilai yang mereka tetapkan.  Bagi sekolah yang bermutu tentu akan berusaha menjaga objektivitas dan muruah lulusan meski pada akhirnya, mereka ‘menyerah’ juga karena akan ‘kalah’ bersaing dengan sekolah yang berani ‘obral’ nilai.  Inilah pemicu kepalsuan dalam pendidikan.

Bagi kebanyakan sekolah, dikhawatirkan akan sembarangan dan serampangan meluluskan peserta didik dan sangat terbuka peluang untuk memanipulasi atau mark-up nilai sebagai hasil dari olahan nilai. Cara ini makin eksis dan subur karena  masyarakat kita masih terpesona dengan nilai angka di rapor dan ijazah anak. Apa susahnya mengubah atau bahasa kerennya ‘mengolah’ angka “6” menjadi “9”?

Kebijakan yang menetapkan bahwa UN tidak menjadi penentu kelulusan, tetapi dijadikan sebagai referensi untuk melanjutkan pendidikan, pemetaan, dan pembinaan adalah kebijakan semu. Kebijakan ini adalah kebijakan yang melenakan atau meninabobokan karena sesungguhnya cara ini  justru akan memperbesar peluang untuk manipulasi atau  mark-up nilai, menyuburkan benih-benih kepalsuan, keaslian ditutupi dengan kepalsuan.

Sampai kapan kita begini? Menunggu semua hancur berkeping-keping? Nilai anak di rapor dan ijazah tinggi-tinggi, mereka dianggap sukses menjawab soal ujian, tapi keok ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan nyata. Ironisnya, semua ini berawal dari sebuah keputusan nasional yang menyimpangkan makna ujian nasional.

Keputusan nasional yang diambil untuk ‘menyejukkan’ hati orang-orang galau, guru galau, orang tua galau, dan masyarakat galau ini disadari atau tidak, justru menjadi  kontra produktif dengan slogan kabinet kerja: “kerja, kerja, dan kerja”.  Kebijakan untuk ‘mengobati’ kegalauan, sementara kegalauan itu muncul karena mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dalam mendidik anak-anak.  Kebijakan seperti ini justru menjauhkan guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa sebagai generasi pembelajar.

Kapan seseorang takut diuji? Yaitu, ketika dia sendiri sangsi atas segala yang ia lakukan selama proses berlangsung. Sebetulnya yang membuat orang jatuh bukan karena  ujiannya (tentunya sepanjang alat ujinya valid), mereka jatuh tersungkur karena  tingkat penguasaan atau pencapaian kompetensinya yang rendah.

Perlu ditegaskan lagi, hakikat UN adalah media untuk memastikan bahwa peserta didik benar-benar telah memperoleh layanan pendidikan, yang memampukan mereka lulus dalam setiap ujian kehidupan. Itu artinya, UN adalah cerminan kinerja dan pertanggungjawaban institusi pendidikan, mulai pusat sampai satuan pendidikan. Pemerintah harus hati-hati dan cermat saat ingin mengkaji UN. Jangan sampai dianggap sebagai upaya memerdekakan diri dari tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan yang bermutu.

Hasrat menghilangkan UN bisa ditafsirkan bahwa pemerintah takut tidak lulus dari ujian mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika proses pembelajaran dilakukan dengan benar dan semua kita yang terlibat di dunia pendidikan mempersiapkan segalanya dengan baik, disertai niat yang tulus dari hati nurani dan keikhlasan penuh, tentunya kita dan anak kita tidak takut diuji oleh siapa pun.

Nah, pertanyaan mendasarnya adalah “siapakah sesungguhnya yang takut diuji?”, siswanya atau orang-orang yang berada di sekitar siswa yang menyangsikan akan kebenaran atau keakuratan, atau keampuhannya dalam menjalankan proses pembelajaran sehinga mengakibatkan proses belajar yang sesungguhnya tidak pernah terjadi?

Untuk itu, tantangan bagi mendikbud dan para pejabat di Kemendikbud adalah pengambilan kebijakan yang cerdas, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak jangka panjang, dan mengedepankan ketulusan hati untuk mempertanggungjawabkan secara moral terhadap  atas segala dampak, yang ditimbulkan oleh sebuah kebijakan. Dalam kaitan ini, penting bagi pejabat untuk jadi pembelajar. Jangan hanya memopulerkan istilah guru pembelajar, tapi juga pejabat pembelajar.

Kita menyambut baik keinginan mendikbud untuk mengkaji kembali UN. Kita meyakini mendikbud memiliki niat yang jernih dan mata yang luas untuk melihat UN dari sisi empiris, yuridis, historis, akademis, dan nasionalis  serta nawacita Jokowi-JK.  Kita  juga sangat percaya keinginan mendikbud untuk mengkaji UN adalah ikhtiar untuk mengembalikan muruah, dan bukan melemahkan atau bahkan mengubur UN.

Kita sangat meyakini dan memandang UN masih diperlukan, dengan berbagai penyempurnaan dan penguatan fungsi UN. UN diarahkan untuk memperoleh sertifikat pendidikan nasional, yang mengukur capaian standar kompetensi lulusan (SKL). Wajah hasil UN itulah merupakan sertifikat pendidikan nasional yang dapat dilihat wajah hasil belajar peserta didik kita dari Sabang sampai Marauke, dan dari Sangir ke Talaud. Pencapaian SKL tidak bisa dilakukan dengan survei karena hal itu merupakan utang pemerintah, yang wajib diketahui dan dilunasi pada setiap peserta didik yang menempuh sistem pendidikan nasional yang sama. Survei pendidikan boleh dilakukan periode setiap tiga tahun, yang hanya menemukan penyakit apa atau variabel apa yang mengganggu suatu sistem pendidikan sehingga  bisa diobati secara berkelanjutan.

Hal lain yang perlu menjadi fokus penyempurnaan adalah (1) manajemen UN yang berbasis komputer yang dipersiapkan secara bertahap, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk percetakan naskah, (2) meningkatkan mutu soal UN, dan (3) pelaporan hasil UN yang komprehensif. Dengan demikian, publik akan semakin yakin bahwa pemerintah selalu hadir dan berdiri paling depan, dalam segala upaya menghasilkan lulusan yang bermutu.

Burhanuddin Tola
Pendiri Indonesia Bermutu

COMMENTS

WORDPRESS: 0