Menawacitakan Kurikulum 2013

MENURUT Pemerintah waktu itu, perubahan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum baru didasarkan pada belum peka dan tanggapn

Ikapi yang Kokoh dan Bermanfaat
Mengubur Tradisi Keguruan
Kurikulum dan Nawacita

MENURUT Pemerintah waktu itu, perubahan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum baru didasarkan pada belum peka dan tanggapnya KTSP (”Kendaraan Lama”) terhadap perubahan sosial dan lingkungan serta belum adanya fitur pendidikan karakter dalam “Kendaraan Lama”. Karut marut implementasi kurikulum 2013 sampai saat ini membuktikan bahwa perubahan KTSP men jadi kurikulum 2013 tidak didahului evaluasi komprehensif, holistik, dan mendalam serta penuh kesan dipaksakan. Pak Mendik bud pun berujar ingin merombak kurikulum 2013 supaya sesuai dengan Nawacita. Kurikulum memang bisa diartikan sebagai ’kendaraan’. Umpama kendaraan, tentu kita berharap kurikulum yang diproduksi memiliki kualitas minimal kendaraan berkelas yakni canggih, smart, live time lebih lama, kuat, membanggakan, nyaman, dan aman. Meniru mobil berkelas, kendaraan yang berkualitas selalau didahului oleh riset mendalam dan komprehensif, tak jarang memerlukan waktu bertahun-tahun. Demikian juga, kurikulum perlu didesain, direncanakan, dan diproduksi dengan matang dan terukur jauh dari ketergesa-gesaan dan dikerjakan oleh orangorang terbaik dan profesional da lam bidang yang terkait detil komponen-komponen kurikulum, misalnya ahli dan praktisi pembelajaran, pakar penilaian, dan maestro menajemen pendi di kan. Karena kurikulum pada hakikatnya merupakan kesatuan ide, dokumen perencanaan, kegiatan, dan hasil proses belajar me ngajar guru sekaligus peserta didik. Kurikulum yang akan ”diproduksi” harus memperhatikan sinergi dan integriti antara domain pengelolaan, pembelajaran, penilaian, pendidik, peserta didik, dan lingkungan. Kurikulum yang berkelas tentu harus dinakodai oleh pendidik yang menguasai seluk-beluk kendaraan termasuk fitur-fitur kecanggihannya. Untuk itu pendidik harus disiapkan dan menyiapkan diri dengan matang jauh dari ketergesaan dan keterpaksaan. Jangan sampai kurikulum berubah namun bak anjing menggonggong kafilah berlalu, dinas, sekolah, dan pendidik hanya pura-pura berubah kembali kepada jargon ”apapun kurikulumnya, mengajar dan menilainya tetap sama”. Jangan lupa pula, kendaraan yang berkelas selalu melalui taha pan uji coba kelaikan yang meliputi kelaikan internal dan eksternal kendaraan dan prosesnya cukup lama serta melibatkan ber bagai parameter dan lintas institusi. Kalau untuk kendaraan mesin saja prosesnya begitu ketat dan hati-hati apalagi untuk memproduksi kendaraan yang nantinya akan dijadikan tunggangan generasi emas Indonesia yang pa da tahun 2030-an diprediksi akan menjadi penentu arah peradaban. Kurikulum yang canggih juga harus pas dengan soft skill dan hard skill pendidik, serta Nawacitanya Bapak Presiden, jika belum pas antara kurikulum dan pendidik serta Nawacita, kurikulum tersebut terus disempurnakan fitur-fiturnya dan di-test drive-kan sembari kita melakukan program peningkatan soft skill dan hard skill pendidik sehingga kita bisa memastikan bahwa kendaraan yang berkelas ini tidak akan pernah dikendarai oleh pendidik yang hanya kejar setoran dan ugal-ugalan. Inilah yang kurang diperhatikan Bapak Mendikbud waktu itu. Kendaraan yang canggih juga selalu memiliki fitur andalan. Fitur yang cukup menjadi perhatian dalam kendaraan (kurikulum) yang sudah diimplementasikan sejak 2013 yakni pendidikan karakter. Fitur tersebut menurut sebagian kalangan belum diakomodasi dalam KTSP. Mari kita cermati, secara tekstual dan kon septual, kurikulum yang didesain dan diterapkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus dan telah menjadikan karakter seperti termaktub dalam tujuan pendidikan nasional sebagai indikator keberha silan pendidikan. Sekadar mengingatkan, Undang-Undang No mor 20 Tahun 2003 tentang Sis tem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, kurikulum apapun namanya yang disusun berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas, mestinya menjadikan soft skill dan hard skill sebagai roh kurikulum. Demikian halnya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang dilegalkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah secara substansi, materi, dan dokumen telah meng akomodasi soft skill (pendidikan karakter). Ibarat kendaraan, kendaraan yang baru juga bisa merupakan kendaraan yang menyempurnakan kendaraan sebelumnya, lebih pas jika kita mengatakan bahwa kurikulum yang saat ini sedang diterapkan merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari kurikulum sebelumnya terutama terkait penguatan pendidikan karakter. Secara pribadi saya masih meya kini bahwa Kurikulum saat ini belum kadaluarsa dan masih bisa dijadikan alat agar bangsa ini lebih berkarakter, dengan catatan kurikulum saat ini harus dipahami dan diimplementasikan de ngan benar terutama oleh sekolah dan pendidik. Meskipun ma salah rendahnya karakter bangsa ini tidak hanya merupakan tanggung jawab kurikulum. Ingat, jika kita latah memasukkan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran atau konten tersendiri dalam struktur kurikulum akan mengakibatkan pendidikan karakter hanya sebagai dokumen dan pengetahuan seperti pernah terjadi waktu penerapan kebijakan P4. Masih hangat di benak kita, dari mulai SD sampai Perguruan Tinggi kita dijejali dan ditatar dengan berbagai pengetahuan mengenai P4, namun anehnya makin sering P4 ditatarkan, makin menjauhlah bangsa ini dari Pancasila, tentu kita tidak ingin pendidikan karakter setali tiga uang dengan P4. Agar Pendidikan Karak ter menjadi masif dan membudaya, sebaiknya kita menerapkan kurikulum ”korupsi” dalam tataran implementasi. Korupsi telah menjadi budaya bangsa ini dan semakin masif terjadi meskipun lembaga antikorupsi dan peraturan perundangan tentang korupsi makin banyak, bahkan raport korupsi bangsa ini dalam beberapa tahun terakhir selalu menempati peringkat atas paling korupsi. Padahal untuk berprestasi dan menjadikan korupsi semakin masif, para koruptor tidak memerlukan biaya uji publik, tidak memerlukan dokumen pedoman korupsi, tidak memerlukan ruang kelas untuk mengajarkan korupsi, tidak mengangkat guru untuk mengajarkan korupsi, tidak menyusun buku implementasi korupsi, bahkan mereka tidak memiliki lembaga formal yang mengorganisasi korupsi. Berdasarkan dua fenomena tersebut, secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa kurikulum yang dimaknai hanya sebagai kumpulan dokumen pengetahuan, sikap, dan keterampilan hanya akan disiasati dan diingkari saat implementasi, dan akhirnya kita hanya akan gigit jari karena jauh panggang dari api. Sedangkan kurikulum yang dimplementasikan dengan benar, diajarkan, dicontohkan dan diperlihatkan oleh para pelaku kurikulum akan menjadi teladan dalam implementasi pendidikan karakter yang masif, sistemik, dan sistematis karena sejatinya kurikulum adalah sikap, pengetahuan, dan perilaku pendidik. Oleh karena itu, untuk urusan implementasi kurikulum, mari kita belajar dari korupsi. Berbagai karut marut dan ketergesaan implementasi Kurikulum 2013, hendaknya dimaknai sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga bahwa perubahan men dasar terhadap KTSP dengan memproduksi ”kendaraan” baru, tentu harus dipersiapkan dengan matang, saksama, dan sungguhsungguh. Anggap saja saat ini implementasi kurikulum 2013 sebagai uji coba selanjutnya Pak Mendikbud harus fokus dan serius menawacitakan Kurikulum 2013 dengan memfungsikan fitur karakter dalam kurikulum 2013 agar lebih kongkret, terukur, dan operasional, misalnya dengan memberikan bobot yang proporsional dan profesional antara pendidikan karakter dan ilmu pengetahuan bagi jenjang SD/ MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Tentu hasrat perombakan ini harus didahului oleh evalusi komprehensif, holistik, dan mendalam terkait aspek historis, empiris, yuridis, dan akademis. Ingat, hasil evaluasi tidak melulu mengganti kurikulum, lebih elok lagi apabila hasil evaluasi mengarah kepada penyempurnaan kurikulum dengan memperkuat nilai karakter, keteladanan pendidik, serta implementasi pembelajaran dan penilaian otentikholistik. Semoga!

 

(Opini Koran Indopos, 21 September 2016)

Deni Hadiana, Pendiri IndonesiaBermutu

COMMENTS

WORDPRESS: 0